LATAR
BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN, PENGERTIAN
NEGARA DAN BANGSA, HAK DAN KEWAJIBAN
WARGANEGARA.

Disusun oleh :
Nama : Galih Triaji
NPM : 12416961
Kelas : 2IB05
TEKNIK
ELEKTRO
UNIVERSITAS
GUNADARMA
2018
KATA
PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha penyayang
lagi maha pengasih sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini saya berharap makalah
ini dapat berguna bagi para pembaca dan juga semoga makalah ini dapat menambah
wawasan dan pengetahuan .
Terima
kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi untuk penyelesaian
makalah ini meskipun sangat jauh dari kesempurnaan.
Saya
akui bahwa makalah ini masih sangat banyak kekurangan didalamnya karna
pengetahuan dan pengalaman saya yang masih sangat minim oleh karna itu saya
harapkan kepada pembaca agar terus memberikan saran yang bersifat membangun.
Bekasi, 15 Maret 2018
Penulis
DAFTAR ISI
Kata
Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Pendahuluan
1
Pembahasan
2
A. Latar
belakang pendidikan kewarganegaraan
2
B. Landasan
hukum
3
C.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan……………………………….……………................................4
D.
Pengertian
Bangsa dan Negara…………………………………………………………………………………………5
E.
Hak
dan kewajiban Warga Negara…………………………………………………………………………………….6
Penutup
.............................................................................................................................. 10
A.
Kesimpulan..........................................................................................................
10
B.
Saran.................................................................................................................... 10
Daftar Pustaka
......................................................................................................................... 11
BAB I
PENDAHULUAN
·
Latar belakang
Seperti
yang kita ketahui, setiap suatu bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para
orang-orang terdahulu yang dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis,
patriolis dan lain sebagainya yang pada saat itu mengikat erat pada setiap jiwa
warga negaranya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang makin
pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin hilang dari diri seseorang di
dalam suatu bangsa, oleh karena itu perlu adanya pembelajaran untuk
mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga
negara agar setip warga negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan
kehidupan berbangasa dan bernegara. Pada hakekatnya pendidikan merupakan upaya
sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin
kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya. Jadi Pendidikan
Kewarganegaraan adalah Unsur Negara Sebagai Syarat Berdirinya Suatu Negara
upaya sadar yang ditempuh secara sistematis untuk mengenalkan, menanamkan
wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola
sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan
Pancasila demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.
·
Tujuan
Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan
wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan
bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional
dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan
menguasai imu pengetahuaan dan teknologi serta seni.Selain itu juga bertujuan
untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang berbudi luhur,
berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab,
dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.
Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap
mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini
disertai perilaku yang:
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam
masnyarakat berbangsa dan bernegara.
3. Rasional, dinamis, dan sabar akan hak dan
kewajiban warga negara.
4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh
kesadaran bela negara.
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.
Melalui pendidikan Kewarganegaraan , warga negara Republik
indonesia diharapkan mampu “memahami”, menganalisa, dan menjawab
masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat , bangsa dan negaranya secra
konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang
di gariskan dalam pembukaan UUD 1945.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Latar
Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa
Indonesia yang dimulaisejak, sebelum, dan selama penjajahan. Kemudian
dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan
era pengisiankemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai
denganzamannya. Dalam kaitannya dengan semangat perjuangan bangsa,
makaperjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing
memerlukansarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia
padaumumnya. Selain itu juga bagi mahasiswa sebagai calon cendekiawan
padakhususnya yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).Masyarakat dan
pemerintah suatu negara berupaya untuk menjaminkelangsungan hidup serta
kehidupan generasi penerusnya secara berguna. Halini tentunya sesuai dengan
kemampuan spiritual dan berkaitan dengankemampuan kognitif dan psikomotorik.
Generasi penerus tersebut diharapkanakan mampu mengantisipasi hari depan mereka
yang senantiasa berubah danselalu terkait dengan konteks dinamika budaya,
bangsa, negara, dan hubunganinternasional. Jadi, hakikat Pendidikan
Kewarganegaraan dimaksudkan danmemiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela
negara dan memiliki polapikir, sikap, dan perilaku sebagai pola tindak
kecintaan pada tanah airberdasarkan Pancasila.Selain itu, pendidikan nasional
bertujuan untuk meningkatkan kualitasIndonesia, yaitu manusia yang beriman dan
bertawa terhadap TYME, berbudiluhur, kepribadian, mandiri, maju, tangguh,
cerdas, kreatif, terampil, disiplin,beretos kerja, profesional, bertanggung
jawab dan produktif serta sehat jasmanidan rohani. Pendidikan nasional juga
harus menumbuhkan jiwa patriotik,mempertebal cinta tanah air, meningkatkan
semangat kebangsaan,kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa dan
sikap menghargai jasa para pahlawan dan berorientasi kepada masa depan. Hal
tersebuttentunya dipupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
Adapun landasan hukum yaitu sebagai berikut:
UUD 1945
·
Tujuan dan aspirasi bangsa indonesia tentang kemerdekaan yang
tercantum pada alenia kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945.
·
Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam
pembelaan negara yang tercantum pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945.
·
Hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran yang
tercantum pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.
Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam
(Pangab) Nomor 0221U/1973 Tanggal 8 Desember KEP/B43/XIII/1967. Keputusan
tersebut menetapkan realisasi pendidikan bela Negara melalui jalur
pengajaran/pendidikan khususnya pendidikan
tinggi.
·
UUD No.20/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan
keamanan Negara republik Indonesia dalam lembaran Negara 1982 No. 51 TLN 3234
·
Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam
·
Nomor061U/1985 Tanggal 1 Februari
KEP/002/II/1985
KEP/002/II/1985
1. UU No.2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Mendiknas
No. 232/U/2000
3. Keputusan Dirjen
Dikti No. 38/Dikti/KEP/2000
B.
Landasan Hukum
Landasan yuridis atau
hukum pendidikan dapat diartikan seperangkat konsep peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak atau acuan (bersifat
material, dan bersifat konseptual) dalam rangka praktek pendidikan dan studi
pendidikan. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi
perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan
pendidikan di suatu negara.
Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Landasan yuridis pendidikan Indonesia juga mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi :
- Pembukaan UUD 1945
- UUD 1945 sebagai
Landasan Yuridis Pendidikan Indonesia.
- Pancasila sebagai
Landasan Idiil Sistem Pendidikan Indonesia.
- Ketetapan MPR sebagai
Landasan Yuridis Pendidikan Nasional
- Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Nasional
- Keputusan Presiden
sebagai Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri sebagai
Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional
- Instruksi Menteri
sebagai Landasan yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional
C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun
dan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang
mencintai tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta
ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan
mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuaan dan teknologi serta seni.
Dengan hal berbeda
bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang berbudi luhur,
berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab,
dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.
Pendidikan
kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh
rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai perilaku yang:
1.
Beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha esa serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa.
2.
Berbudi pekerti luhur,
berdisiplin dalam masnyarakat berbangsa dan bernegara.
3.
Rasional, dinamis, dan
sabar akan hak dan kewajiban warga negara.
4.
Bersifat profesional
yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5.
Aktif memanfaatkan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan
negara.
Melalui pendidikan
Kewarganegaraan , Rakyat Republik indonesia diharapkan mampu memahami,
menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang di hadapi oleh masyarakat ,
bangsa dan negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan
tujuan nasional seperti yang di gariskan dalam pembukaan UUD 1945.
D. Pengertian Bangsa dan Negara
Bangsa adalah
sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan memunyai keterikatan
dengan wilayah tersebut. Keinginan membentuk nation bersama muncul karena
adanya persamaan nasib dan sejarah sehingga menimbulkan persatuan dalam suatu komunitas masyarakat membentuk kesadaran berbangsa.
Kesamaan itu meliputi aspek
budaya, bahasa, agama dan tradisi. Inilah proses yang mendasari terbentuknya
sebuah kesadaran bersatu, bergabung dan berbangsa di mana pun di seluruh dunia.
Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa
dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena
kebangsaan tetap aktual hingga saat ini.
Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu “natie” dan “nation”, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut :
1. Satu kesatuan bahasa ;
2. Satu kesatuan daerah ;
3. Satu kesatuan ekonomi ;
4. Satu Kesatuan hubungan ekonomi ;
5. Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.
Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu “natie” dan “nation”, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut :
1. Satu kesatuan bahasa ;
2. Satu kesatuan daerah ;
3. Satu kesatuan ekonomi ;
4. Satu Kesatuan hubungan ekonomi ;
5. Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.
Negara adalah suatu daerah
atau wilayah yang ada di permukaan bumi yang didalamnya terdapat suatu
pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan
keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat
unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta
pengakuan dari negara lain.
Selain
pengertian tersebut. Adapun pengertian-pengertia negara
bedasarkan pendapat beberapa ahli, diantaranya adalah :
§ Roger F. Soltau : Negara adalah
alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama
masyarakat.
§ Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah
suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu
pemerintahan yang sama.
§ Prof. Mr. Soenarko : Negara ialah
organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara
berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
E. Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang
tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan
kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban
untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga
negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua
itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan
hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya
memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri.
Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan
kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang
berkepanjangan.
1.
Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara
dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak
dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia
tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas
dapat di ambil kesimpulan akan pentingnya suatu pendidikan berbangsa dan
bernegara agar terciptanya keseibangan antara hak dan kewajiban bagi setiap
warga negra dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan berbegara . Dan menjadi
suatu penjelasan, bahwa sesuatu hal yang mungkin sebagian besar orang
menganggapnya tidak penting pada hakikatnya memiliki peranan yang menentukan
kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Dan perlu kita ketahui dan
pahami ketika hal itu terjadi, maka pahamilah bahwa nilai-nilia terkandung dari
hal tersebut sudah mulai menghilang dari diri kita,dan perlu kita pelajari
kembali.
B.
Saran
Berdasarkan uraian di
atas kiranya kita
dapat mengetahui bahwa
Pendidikan merupakan hal yang
umum untuk kita pelajari, Dan juga soal warga Negara kita sekiranya bisa
mengambil sedikit pelajaran soal warga Negara.
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar